Lembaga Pemerintaha Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Pemerintahan Kabupaten/Kota

Setiap warga negara mempunyai tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Paspor. Dalam identitas tersebut dicantumkan nama kabupaten/kota tempat kamu dilahirkan. Misalnya, kamu lahir di Kabupaten Sleman, maka dalam identitasmu akan dicantumkan bahwa kamu lahir di Kabupaten Sleman.

Untitled 

Kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten/kota merupakan daerah.

Hak-hak daerah tersebut berikut ini:

a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya.

b. Memilih pemimpin daerah.

c. Mengelola pegawai daerah.

d. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

e. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Beberapa kewajiban yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut.

a. Menyediakan sarana sosial dan sarana umum yang layak.

b. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

c. Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan.

d. Melestarikan lingkungan hidup.

e. Membentuk dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangannya.

2. Pemerintahan Provinsi

Indonesia merupakan negara yang luas. Oleh karena itu, dibagi ke dalam beberapa provinsi. Semenjak reformasi, seluruh provinsi di Indonesia memiliki hak otonomi. Hak itu disebut juga otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Kewenangan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat. Jumlah provinsi di Indonesia sekarang sekitar 33 provinsi. Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

a. Gubernur

Pemerintah daerah di wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Mereka dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai berikut.

1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/ kota.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

3) Pembinaan dan pengawasan penye lenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari berbagai partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang.

DPRD memiliki fungsi, di antaranya:

1. legislasi (menyusun peraturan daerah);

2. anggaran;

3. pengawasan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, antara lain sebagai berikut:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

3. pengendalian lingkungan hidup;

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. penanganan bidang kesehatan.

<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s